Blanko KTP el Habis, Pemohon Terpaksa Di Berikan Suket

IB, SERANG-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang memastikan mulai hari ini Kamis (20-Juli- 2017) blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik habis. Tidak adanya banko KTP El tersebut juga mengakibatkan dihentikannya proses pembuatan KTP. Kini,   Disdukcapil hanya mampu memberikan Surat Keterangan (Suket) sebagai penggantinya. 

"Hari ini  kita sudah  setop cetak, kalau lihat pemohon memang masih banyak, satu hari bisa sampai 150 pemohon, kita kembalikan ke asal yaitu diberikan Suket, sayangnya belum semua lembaga atau instansi menerimanya," kata Sekretaris Disdukcapil Kota Serang, Hudori KA pada IB, Kamis (20-Juli-2017).

Hudori menuturkan, awal 2017 pihaknya menerima 10 ribu keping blanko KTP. Jumlah tersebut diberikan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Provinsi Banten. Selain itu, 10 ribu blanko tersebut tetap tidak memenuhi kebutuhan warga Kota Serang terbukti April 2017 blanko  resmi dinyatakan tidak tersisa sehingga  di Mei dan Juli 2017 Disdukcapil kembali menerima 4 ribu keping blanko dan baru hari ini dinyatakan habis. 

"Setelah itu tidak ada yang mengirim lagi, kebutuhan kita memang lebih dari itu, saat ini yang sudah siap cetak saja 11 ribu, sedangkan sudah perekaman namun belum cetak ada 14  ribu," ujarnya. 

Hudori mengaku sudah menyampaikan masalah itu kepada pihak Kemendagri. Bahkan, pekan ini ia memastikan sudah mendapatkan jawabannya. Hudori tidak mengatakan secara pasti apa penyebab dari tidak adanya blanko tersebut karena itu kewenangan Kemendagri. 

"Pokoknya  25 sampai 26 ribu kita baru aman," ucapnya. 

Sementara itu seorang Warga Kota Serang yang enggan disebutkan namanya mengaku kewalahan dengan kondisi seperti ini. Menurutnya, akibat lamanya proses pembuatan KTP el semua pelayanan ditolak termasuk saat mencari kerja. 

Ia berharap ada langkah kongkrit yang diambil pemerintah baik di pusat maupun daerah agar masyarakat tidak dirugikan.

"Pemerintah ini kayak mempermainkan masyarakat, ada yang sampe 2 tahun, 3 tahun hanya mengurusi KTP, ini yang katanya mau mensejahterakan rakyat," tuturnya.