Go-Jek dalam Penjajakan Ekspansi ke Malaysia

IBC, Jakarta - Layanan roda dua (Go-Ride) dari GO-JEK berpeluang besar diminati konsumen di Malaysia. Namun ada potensi hambatan berupa regulasi batasan penggunaan sepeda motor untuk layanan umum di Negara asal pesaingnya itu, yaitu GRAB.

Pengamat Keuangan dan Investasi, Roy Sembel, mengatakan peluang bisnis GO-JEK di Malaysia positif meski ada potensi hambatan dari regulasi saat ini. "Peluang GO-JEK masih terbuka lebar untuk menyediakan layanan GO-RIDE di pinggiran kota-kota besar atau pedalaman di Malaysia," ungkap Roy di Jakarta, Jumat 3 Agustus 2018.

Kondisi dan dinamika bisnis negara-negara di Asia Tenggara, menurut Roy, saling berbeda satu sama lain sehingga kebijakan transportasi berbasis online-nya pun memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing.

Khusus di Malaysia, menurut dia, saat ini memang belum sefamiliar seperti di Indonesia dalam penggunaan kendaraan roda dua untuk publik. Namun itu baru indikasi di kota besar saja.

Otoritas di Malaysia semestinya melihat dan menilai kebutuhan di daerah lain di luar kota besar seperti Kuala Lumpur.
Maka perlu ditempuh analisa dan meminta pendapat dari konsumen. Tidak terkecuali juga memungkinkan upaya berupa "bantuan" komunikasi dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Malaysia.

"Pemerintah Malaysia juga semestinya membuka diri mendengarkan masukan dari aplikator termasuk GO-JEK. Jika menemui titik temu, kemungkinan GO-RIDE menjadi transportasi publik di Malaysia itu terbuka lebar," tutur Roy yang juga Guru Besar di IPMI International Business School.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, menyebut layanan GO-RIDE selain di Indonesia, relatif cocok di Thailand, Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar lantaran regulasinya cukup longgar serta kultur masyarakat setempat yang menjadikan sepeda motor sebagai moda transportasi.

Namun terbuka peluang untuk beroperasi sama di Malaysia. "Kemungkinan GO-RIDE beroperasi di Malaysia masih terbuka peluangnya untuk melayani konsumen di daerah penopang kota besar," ucap Bhima.

Sebelumnya, Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke Siew Fook menyebutkan pemerintah Malaysia tidak berencana memerkenalkan layanan ride-hailing alat transportasi roda dua. Hal itu dia ungkapkan di hadapan parlemen Malaysia.

"Pandangan pribadi, kami tidak siap memerkenalkan ride-sharing (berbasis motor) dan tak ada rencana ke sana," kata Loke menjawab pertanyaan anggota DPR Khairy Jamaluddin dalam rapat parlemen seperti dilansir The Star pada Selasa 31 Juli 2018. Situasi itu bertolakbelakang dengan keleluasaan GRAB asal Malaysia yang beroperasi untuk layanan transportasi roda dua di Indonesia. [lnilahcom]

​​​​​​