2019, Gubernur Minta Program Prioritas Cepat Tuntas

lBC, Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Ino S Rawita memimpin rapat evaluasi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pemprov Banten TA 2018. Bertempat di Aula Bappeda Lantai 3, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang pada Senin, 3 Desember 2018.

Dalam rapat, Gubernur menginstruksikan agar seluruh aparatur di Pemprov dari seluruh tingkatan dapat meningkatkan performa kerja untuk mempercepat capaian, khususnya penyelesaian program prioritas pada 2019 mendatang.

Dalam amanatnya, dalam percepatan prioritas program pembangunan, Gubernur menginginkan pada Desember 2018 ini sudah dilakukan pengumuman proyek-proyek yang  akan dikerjakan OPD Pemprov Banten pada 2019 mendatang. Terutama pengumuman proyek-proyek yang bernilai besar, yang memerlukan waktu lebih lama dalam penyelesaian pekerjaannya.

Oleh karenanya, Gubernur terus mengingatkan agar koordinasi dan komunikasi antar pejabat terkait berlangsung lebih cepat sehingga tindakan yang diperlukan dapat cepat dilaksanakan.

“Saya punya catatan sendiri mengenai mana-mana OPD (Pejabat esselon II, III dan IV) yang menjalankan perintahnya, direspon atau tidaknya perintah itu, mana yang perintahnya diindahkan, mana yang tidak diindahkan,”tegas Gubernur.

Gubernur mengungkapkan, percepatan prioritas program pembangunan harus dilakukan sampai 2019 mendatang. Oleh karenanya, dibutuhkan kerja keras semua pihak untuk memastikan semua program-program dari Pemprov berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Tujuannya adalah untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, dan memperluas area pelayanan publik yang lain.

“Jika persoalan infrastruktur (kewenangan provinsi) selesai, kan anggarannya bisa kita alihkan ke program infratstruktur lainnya di kabupaten/kota, kita bantu mereka. Nah untuk membantu itu, kita selesaikan dulu yang menjadi kewajiban kita,”terangnya

Oleh sebab itu, Gubernur meminta agar koordinasi dan komunikasi yang terjalin tidak hanya antar OPD di lingkungan Pemprov Banten, tapi juga diperluas melalui komunikasi dan koordinasi yang harmonis dengan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten. Karena, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat harus memastikan agar seluruh program di daerah  berjalan sesuai harapan.

Tugas pembinaan, pengawasan serta koordinasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) menjadi tanggung jawab Pemprov, dengan Gubernur sebagai koordinatornya. Sebagai tangan kanan Presiden, Gubernur juga mewakili tugas-tugas Presiden dalam hal pemerintahan.

“Begitu juga dengan Kepala OPD, disamping melaksanakan tugas-tugas, kebijakan Pemerintahan Daerah  juga mewakili tugas-tugasdan kebijakan Pemerintahan Pusat sesuai fungsi dan wewenangnya, dengan catatan harus  selalu mengedepankan profesionalisme. Kepala OPD juga harus tampil mewakili Gubernur, menjelaskan apa yang menjadi program, visi dan misi Pemprov saat ini diberbagai pertemuan, harus bisa menjelaskan secara sistem kepada publik,”paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengingatkan agar ASN tidak terlibat kompromi-kompromi atau praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), terutama terkait mutasi, rotasi, kenaikan jabatan ataupun proyek-proyek yang ada di Pemprov. Untuk itu, Gubernur mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dalam pemberantasan tindak korupsi di lingkungan Pemprov Banten, agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.[kominfo]